JEMBER – Fraksi Kebangkitan Bangsa(FKB) DPRD Jember menolak
Jember dijadikan kawasan pertambangan. Penolakan ini disampaikan juru
bicara FKB M Hafidi dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi
terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) dan Rencana
Pembangunan Jangka (RPJP), Senin (11/3/2013).
FKB beralasan basis pertambangan tidak masuk dalam arahan RTRW
Provinsi. Selain itu, FKB juga menunjukkan sejumlah kerusakan
lingkungan akibat pertambangan.
“Apalagi tambang yang akan dieksplorasi berada di kawasan hutan
lindung yang di dalamnya ada kawasan resapan air,” ujar Hafidi seperti dikutip surya.co.id.
Menurut FKB, kerugian bagi masyarakat setempat yang ditimbulkan
pertambangan lebih banyak dibandingkan keuntungan sebab hanya
dirasakan oleh segelintir orang. Bahkan FKB juga mengutip data dari
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menyebut bahwa 70 persen
kerusakan lingkungan hidup di Indonesia akibat kegiatan pertambangan.
Selain menolak pertambangan, FKB juga menolak jika Jember berbasis
industri berat untuk tata ruang wilayahnya. “Jangan jadikan Jember
basis industri berat,” imbuh Hafidi.
Sementara menurut Ketua DPC PKB Jember yang juga Wakil Ketua DPRD
Jember Miftahul Ulum menambahkan, FKB bukannya menolak industrialisasi
di Jember. “tetapi memang bukan industri berat yang merusak
lingkungan. Industri pariwisata, ekonomi kreatif atau agrobisnis.
Jember ini kawasan pertanian dan perkebunan, kenapa tidak dijadikan
kawasan agrobisnis,” tegas Ulum. (sumber: surya.co.id)