JAKARTA – Prinsip negara Demokratis salah satunya adalah memberikan ruang yang lebar bagi pers menjalankan tugas menyuarakan kepentingan publik secara kritis. Kritik kepada penyelenggara negara (watchdog) penting dilakukan untuk memastikan, penyelenggara negara menjalankan roda pemerintahan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
Di sini keterbukaan informasi bagi publik secara luas menjadi penting. Pers memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong akses keterbukaan informasi publik satu sisi, dan di sisi lainnya menjamin perlindungan bagi para informan publik (whistleblower). Di Indonesia keterbukaan informasi dan perlindungan bagi whistleblower itu sendiri masih harus diperjuangkan.
Tidak sedikit whistleblower yang mempertaruhkan risiko pekerjaan, keluarga, bahkan nyawa untuk memberikan informasi terkait penyalahgunaan kepentingan publik “Banyak para pelapor kasus kejahatan kepentingan publik akhirnya mendapat ancaman keselamatan hingga sanksi hukum,” ujar Eni Mulia, Direktur Eksekutif PPMN, Minggu (5/8).
Festival IndonesiaLeaks 2018 digelar sebagai upaya untuk mempromosikan keberadaan sebuah platform digital Indonesialeaks.id bagi para informan publik. Platform ini beranggotakan 9 media massa dan 5 Civil Society Organization Indones membenahi negeri. Mulai dari melaporkan dan membongkar praktik ko layanan publik, di sektor apa pun ialLeaks adalah ajakan kolaborasi, jurnalis dan masyarakat, bersama rupsi di Indonesialeaks.id menjamin kerahasiaan identitas para pelapor kasus keiahatan publik.
Untuk itu IndonesiaLeaks menggelar uji ketahanan sistem keamanan (tes penetrasi) platform melibatkan sejumlah ahli untuk terus memperbaiki keamanan Indonesialeaks agar lebih identitas whistleblower,” ujar menambahkan. Perlindungan dilakukan baik kepada informan publik, ataupun jurnalis investigator di dalam IndonesiaLeaks.
Sekjen Alians Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Revolusi Riza Pahlevi, menegaskan, gerakan media-media di IndonesiaLeaks adalah ikhtiar untuk mengedepankan kepentingan publik, dibandingkan eksklusifitas dsn ego media. Ia menilai, saat ini dibutuhkan kolaborasi, bukan kompetisi untuk membongkar kejahatan sistematis dan penyimpangan kekuasaan.
“Dari gagasan ini, kita ingin menunjukkan, bahwa jurnalisme yang baik akan menghasilkan karya jurnalistik yang baik. Karya yang baik adalah yang mementingkan kepentingan publik. Di era media saat ini, kolaborasi adalah keniscayaan,” ujar Revo.
Selain media massa, platform IndonesiaLeaks juga melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers untuk kepentingan advokasi. Kemudian sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan dan anti-korupsi. Untuk mengakses IndonesiaLeaks, masyarakat bisa mengakses http://indonesialeaks.id.
Festival IndonesiaLeaks digelar 5 Agustus 2018 di Perpustakaan Nasional RI. Sejumlah narasumber dihadirkan untuk mengisi empat kelas diskusi dan workshop. Yakni, Jurnalisme, Keterbukaan Publik dan Keamanan Digital; Keamanan Digital dalam Penyampaian Informasi Publik; Penggunaan Data Publik dalam Liputan Investigasi dan Menjadi Pelapor Masalah Publik Lewat Media Sosial.